Apa itu Pajak Progresif?

pajak progresif mobil motor

Pajak Progresif dibebankan kepada para pembeli kendaraan baik itu mobil atau motor โ€“ dimana nama dan alamat yang digunakan sama dengan pembelian kendaraan sebelumnya. Bagi konsumen yang awam dengan istilah ini akan bertanya-tanya dan tak sedikit yang kaget dengan besarnya angka Pajak Kendraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan.

Dilansir dari Wikipedia, Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Untuk itu tak sedikit konsumen yang menyiasatinya dengan menggunakan nama yang berbeda dengan alamat sebelumnya yang tak pernah memiliki mobil atau motor namun hal ini bisa dilakukan apabila pembelian secara cash saja mengingat bahwa belum tentu orang yang anda gunakan nama dan alamat tersebut, aplikasi kreditnya disetujui oleh perusahaan pembiayaan, kan?

Kebijakan yang mengatur hal tersebut dilandasi oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 sehingga bagi daerah lainnya belum dikenakan. Dalam PERDA tersebut tertuang aturan tentang pajak, yaitu ;

JUMLAH KENDARAAN BESARNYA PAJAK
Kendaraan 1 2 %
Kendaraan 2 2.5 %
Kendaraan 3 3 %
Kendaraan 4 3.5 %
Kendaraan 5 4 %
Kendaraan 6 4.5 %
Kendaraan 7 5 %
Kendaraan 8 5.5 %
Kendaraan 9 6 %
Kendaraan 10 6.5 %
Kendaraan 11 7 %
Kendaraan 12 7.5 %
Kendaraan 13 8 %
Kendaraan 14 8.5 %
Kendaraan 15 9 %
Kendaraan 16 9.5 %
Kendaraan 17 10 %

Dengan tabel yang diberikan diatas tentu saja anda memiliki gambaran tentang pajak progresif mobil dan motor namun untuk lebih jelasnya kami akan memberikan contoh sebagai berikut :

Anton memutuskan untuk memiliki sebuah mobil baru yang dibelinya dari dealer Honda Pondok Indah dan telah melakukan proses SPK serta membayar uang muka pada dealer. Ketika proses STNK, Anton dihubungi oleh pihak staff marketing bahwa ia harus membayar sejumlah uang sebagai biaya pajak progresif. Anton bingung karena ada biaya tambahan. Kemudian setelah melakukan cross check ternyata sebelumnya Bapaknya Anton sudah memiliki motor dengan menggunakan KK (alamat) yang sama.

Penghitungannya tentu saja berpatokan pada ketentuan PERDA dengan tabel yang sudah diuraikan diatas dan itu wajib dibayarkan oleh konsumen ketikan proses pembuatan STNK sedang berjalan dengan catatan bahwa konsumen sudah melakukan pelunasan mobil tersebut yang dibayarkan kepada dealer.

Ini adalah sebuah kebijakan yang disahkan oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2015 dan berlaku bukan hanya untuk kendaraan roda empat saja namun juga untuk kendaraan roda dua berpatokan pada Alamat yang sama terrteda pada Kartu Keluarga.

Target pemasukan dari kendaraan bermotor memang cukup besar sehingga PEMDA DKI Jakarta memang memberikan perhatian khusus seiring dengan permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan maupun Jalan raya yang tersebar diibu kota.

Baca juga :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

honda U finance